KALTENG.SIN.CO.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengikuti Rapat Peningkatan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Pembinaan Hukum di Wilayah Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian program pembinaan hukum sekaligus menyusun langkah-langkah peningkatan kinerja pada Semester II Tahun 2026.
Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan diikuti oleh Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, para Kepala Pusat di lingkungan BPHN, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta jajaran yang membidangi pembinaan hukum pada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia.
Dalam arahannya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menekankan pentingnya sinergi antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, serta para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan hukum. Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian meliputi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, optimalisasi layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), peningkatan keaktifan Pos Bantuan Hukum, serta penguatan layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi oleh Organisasi Bantuan Hukum.
Selama rapat berlangsung, setiap Kantor Wilayah memaparkan capaian indikator kinerja, progres pelaksanaan program, serta berbagai tantangan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Forum ini juga menjadi sarana berbagi praktik baik (best practices) dan pengalaman antarwilayah dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan hukum serta memperkuat koordinasi untuk mencapai target kinerja nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa hasil evaluasi ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat kualitas pembinaan hukum di Kalimantan Tengah. Menurutnya, kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci dalam menghadirkan layanan hukum yang semakin bermanfaat bagi masyarakat.
“Evaluasi ini bukan hanya menjadi sarana untuk mengukur capaian kinerja, tetapi juga momentum memperbaiki kualitas pelaksanaan program pembinaan hukum. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh mitra kerja agar berbagai program pembinaan hukum dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Hajrianor.
Melalui keikutsertaan dalam rapat evaluasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan hukum di wilayah, mengoptimalkan pelaksanaan program-program prioritas BPHN, serta mendukung terwujudnya budaya hukum yang kuat dan pelayanan hukum yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.