Jakarta – Koperasi Karya Sejahtera Tenaga Kerja Bongkar Muat (KS TKBM) Pelabuhan Tanjung Priok menggelar aksi damai dengan beraudiensi dengan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka menyikapi wacana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011, Rabu (2/2/2022).
Aksi damai ini adalah rangkaian aksi nasional sesuai imbauan Induk Koperasi (Inkop) melalui surat No 10/INKOP-TKBM/P.1/1/2022 tentang Aksi Damai Penyampaian Aspirasi Menolak Rencana Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011 Serentak Se-Indonesia, dilansir beritasatu.com.
Dalam aksi damai tersebut, Sekertaris Koperasi KS TKBM, Soeparmin dan perwakilan aliansi Serikat Pekerja TKBM se-Indonesia membacakan 6 pernyataan sikap yang merupakan aspirasi dari TKBM.
Pertama, menolak rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahum 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan.
Kedua, menolak pengalihkelolaan TKBM kepada badan usaha pelabuhan (BUP) atau perusahaan bongkar muat (PBM).
Ketiga, menolak tuduhan bahwa koperasi TKBM sebagai penyebab biaya logistik tinggi di pelabuhan.
Keempat, mempertahankan eksistensi koperasi TKBM sebagai wadah pengelolaan TKBM di pelabuhan sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah pasal 29 dan 30.
Kelima, mendukung program pemerintah perihal penerapan nasional logistic ecosistem (NLE) dan menekan biaya logistik tinggi di Pelabuhan.
Keenam, Koperasi TKBM Pelabuhan siap mereformasi sistem dan tatakelola koperasi, menuju koperasi yang modern, profesional, transparan, dan akuntabel dalam melayani aktivitas bongkar muat barang dan jasa dari dan ke kapal di pelabuhan.
Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Priok, Asep Slamet dalam kesempatan terpisah juga meminta kepada pemerintah untuk dapat membuka ruang diskusi dan mengajak pengurus Koperasi TKBM maupun aliansi serikat pekerja TKBM se-Indonesia membahas terkait penyebab biaya logistik tinggi di pelabuhan.
“Sehingga keberadaan koperasi TKBM tidak dijadikan alasan terkait tingginya biaya logistik di sektor pelabuhan dan dapat secara bersama-sama membuat sistem logistik di pelabuhan menjadi lebih baik,” ujar Asep Slamet.
Menanggapi tuntutan pada aksi damai tersebut, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko, menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan, semangat dalam mereformasi diri, serta akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada kementerian terkait.(*/cr2)
